Uwazi

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon memvonis mahasiswa Universitas Pattimura Ambon Risman Soulissa yang menyerukan demonstrasi menurunkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon ini divonis selama delapan bulan penjara oleh majelis hakim yang diketuai Lucky Rombot Kalalo di Pengadilan Negeri Ambon pada Jumat (23/10/2021). Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu, majelis hakim menilai perbuatan Risman telah melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1964 Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik. Tanggapan penasihat hukum Menanggapi putusan hakim tersebut, salah satu panasihat hukum terdakwa, Hamid Fakaubun mengaku kecewa dengan putusan hakim yang memvonis kliennya 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Menurut Hamid putusan hakim tersebut tidak mempertimbangkan sejumlah fakta persidangan. “Kita kecewa dengan vonis yang diberikan, karena hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Tentu selaku penasehat hukum dengan melihat semua fakta persidangan kita berharap klien kita bebas dari segala tuntutan tapi faktanya dia dihukum,” kata Hamid kepada Kompas.com, Selasa (26/10/2021). Hamid menjelaskan, saat ini tim kuasa hukum sedang membahas masalah tersebut guna memutuskan apakah akan melakukan banding terkait putusan hakim atau tidak. “Sebentar ini kita akan rapat untuk membahas masalah ini karena kemarin saat ditanya hakim kita menjawab masih pikir-pikir. Kita juga sudah koordinasi dengan keluarga dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada tim PH, jadi kita tunggu direktur LBH sebentar dan kita akan putusan langkah selanjutnya,” ungkapnya. Risman sendiri sudah tiga bulan menjalani penahanan di Lapas Ambon. Apabila tim kuasa hukum memutuskan menerima putusan hakim, maka hukuman yang harus dijalani Risman Solissa tersisa lima bulan. Karena status Risman saat ini mahasiswa semester akhir di Universitas Pattimura, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Lapas untuk mempermudah studi kliennya itu. “Kita akan bicara dengan pimpinan lapas dulu karena Risman ini statusnya mahasiswa semester akhir agar dia bisa melakukan aktivitas studinya juga karena ada hal-hal yang urgen yang harus dilakukan di kampus,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, mahasiswa di Ambon bernama Risman Soulissa ditangkap sejumlah polisi di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu (25/7/2021) malam. Dia ditangkap setelah menyerukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) di akun media sosial. Saat itu Risman juga menggunggah seruan mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon. Risman kemudian diperiksa kurang lebih delapan jam dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Jerit tangisan ibu-ibu tak tertahan lagi, saat sejumlah anggota Brimob bersenjata AK 101 memborogol mereka. Para ibu dari Suku Adat Rendu di Desa Rendu, Kabupaten Nagekeo, NTT tersebut, menggelar aksi penghadangan petugas yang akan mengukur tanah adat mereka untuk Waduk Lambo.Masyarakat adat di Desa Rendu, masih belum setuju dengan rencana pemerintah membangun Waduk Lambo, karena bakal menenggelamkan tanah adat, makam keramat, dan tempat sakral untuk kegiatan ritual masyarakat adat.Para ibu rumah tangga yang bersikukuh melakukan penghadangan pengukuran tanah adat ini, kaget begitu melihat anggota Brimob yang mengendarai sejumlah motor trail, lengkap dengan senjata laras panjang, helm baja, dan rompi anti peluru menghampiri serta langsung memborogol tangan para ibu peserta aksi.Petugas pengukuran lahan langsung menyerobot masuk ke lokasi yang rencana akan dibangun waduk tersebut. Para ibu rumah tangga itu menangis histeris, menyaksikan petugas mulai mengukur tanah adat mereka dengan pengawalan ketat anggota Brimob.

Hermina Mawar, salah seorang ibu rumah tangga yang turut diborgol tangannya oleh anggota Brimob, mengaku sangat kecewa tanah adat yang secara turutn-temurun ditempati masyarakat adat Rendu bakal ditenggelamkan oleh pembangunan waduk. "Itu tanah ulayat. Tanah adat. Tanah leluhur kami. Di tanah itu ada makam leluhur kami yang selalu kami hormati. Tempat itu juga menjadi lokasi ritual adat kami. Sampai kapanpun kami akan menolak pembangunan waduk," tutur Hermina Mawar.

Hingah saat ini, masyarakat Adat Rendu masih terus berjaga-jaga di pintu masuk desanya. Mereka bersiap menghadang berbagai upaya untuk pembangunan waduk tersebut, karena sebagian tanah adat di lokasi yang akan dibangun waduk, mereka nilai sebagai tanah suci.

Kriminalisasi terhadap 2 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) atas laporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan proses tidak prosedural Polres Kampar, menunjukkan bahwa cara-cara lama perusahaan BUMN berkolaborasi dengan penegak hukum belum berubah.

"Praktik ini seharusnya menjadi masa lalu. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak terjadi. Klaim bahwa PTPN V compliance dengan standar sustainability policy dan standar bisnis dan HAM dalam tata kelola perkebunan, ternyata hanya menjadi slogan untuk dagang Sawit ke dunia internasional," ungkap Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Petani yang menjual hasil kebun sendiri, kata Hendardi, justru dituduh menggelapkan barang oleh PTPN V dan Polres Kampar dengan drama merampas truk milik koperasi dan melaporkannya kepada Polres Kampar.

Dalam sekejap, kurang dari 24 jam, Polres Kampar telah menetapkan tersangka. Kasus rekayasa dengan nomor LP/434/IX/2021/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU, tanggal 1 September 2021 ini, telah menjerat Kiki Islami Parsha (pada 2/9/2021) dan Samsul Bahri (pada 7/9/2021).

"Atas ancaman kriminalisasi tersebut, perwakilan 997 petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PTPN dan pihak swasta lainnya ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK telah menetapkan petani-petani Kopsa M berada dalam status perlindungan lembaga negara ini," kata Hendardi.

Petani-petani ini, lanjut Hendardi, adalah saksi dan korban dari tata kelola PTPN V yang tidak akuntabel dan memperdaya rakyat dalam skema kerja sama yang tidak setara.

"Penggunaan instrumen hukum untuk membungkam petani adalah tindakan indisipliner dan kesewenang-wenangan aparat yang tidak boleh dibiarkan," cetus Hendardi. Menkopolhukam Mahfud Md dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menurut Hendardi, harus menghentikan kriminalisasi yang memalukan institusi-institusi negara dan BUMN. "Komplonas dan Bareskrim Polri harus mengawasi secara langsung dan seksama atas peragaan kesewenang-wenangan aparat Polri. Visi Polri yang Presisi dari Kapolri harus dipatuhi jajaran kepolisian di level Polda, Polres dan Polsek di seluruh Indonesia," tandas Hendardi.

Polisi membubarkan dan menangkap aktivis Papua yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat, Kamis (30/9/2021) siang. Salah satu peserta aksi, Ambrosius Mulait, mengungkapkan bahwa massa aksi yang berjumlah 17 orang langsung diangkut paksa begitu tiba di depan Kedubes AS. "Kami belum aksi sama sekali, sudah dipaksa naik ke mobil dalmas (pengendalian masyarakat)," kata Ambrosius saat dikonfirmasi, Kamis. Ambrosius juga menyebutkan, polisi melakukan tindakan represif saat mengamankan peserta unjuk rasa dengan menyemprot gas air mata hingga terjadi bentrok fisik. "Ada teman-teman kami yang dapat pukul dari aparat," katanya. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Hariyadi membenarkan ada 17 aktivis Papua yang diamankan. Hengki menyebutkan, petugas kepolisian tak membolehkan aksi unjuk rasa itu karena saat ini Jakarta masih berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 untuk mencegah Covid-19. "Jadi intinya pada saat PPKM level 3 ini bahwa segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu dilarang, dalam hal ini penyampaian pendapat di muka umum ini dilaksanakan mereka tanpa izin, kemudian tanpa rekomendasi dari pihak pengamanan," kata Hengki. Adapun aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis Papua ini bertujuan untuk menyampaikan enam tuntutan, yakni:

1. Aksi dalam rangka memperingati Roma Agreement yang ke-59.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo menarik anggota TNI-Polri yang ada di Papua karena membuat situasi masyarakat Papua tidak nyaman
3. Bebaskan tahanan politik Victor Yeimo yang mengalami sakit dan ditahan di Mako Brimob Jayapura
4. Menolak perpanjangan otsus karena dianggap sudah gagal menyejahterakan masyarakat Papua
5. Berikan hak untuk penentuan nasib sendiri (referendum)
6. Menolak Rrasisme dan tuntaskan pelanggaran HAM di Papua.

Sedikitnya ada delapan orang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) sempat diamankan polisi ketika melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Namun, polisi mengklaim telah memulangkan mereka. "Terhadap mereka yang kami amankan adalah rekan-rekan dari FPR sejumlah delapan orang," ujar Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Heriyatno kepada wartawan, Jumat 24 September 2021. Polisi telah memeriksa kedelapan orang tersebut. Kemudian, mereka dapat edukasi dari pihak kepolisian. Setelah itu, polisi memulangkan kedelapan orang tersebut. "Untuk saat ini mereka telah kami pulangkan dengan dijemput oleh orangtuanya," kata dia. Setyo berdalih pengamanan yang dilakukan terhadap mereka merupakan langkah antisipasi terjadinya kerumunan. Pasalnya, mereka demo tapi tak menyampaikan pemberitahuan dulu ke polisi. "Berdasarkan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Pasal 6 yaitu dalam penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban mentaati hukum dan ketentuan peraturan UU yang berlaku. Selain itu juga diatur dalam Inmendagri nomor 43 tahun 2021 tentang PPKM level 4, level 3 dan level 2 melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan," ujar dia. Maka dari itu, Setyo mengatakan kalau apa yang mereka lakukan tidak lain dalam rangka menegakkan protokol kesehatan COVID-19.

"Dengan berdasar aturan tersebut tindakan Polres Metro Jakarta Pusat lakukan dalam hal ini adalah untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19 mengingat saat ini jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta masih fluktuatif. Oleh karena itu yang kami lakukan mengacu kepada Adagium Salus Populi Suprema Lex Esto yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata dia lagi.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Universitas Sebelas Maret (UNS) diwarnai penangkapan 10 mahasiswa, Senin (13/9). Mereka ditangkap setelah membentangkan poster di Jalan ir Sutami yang dilalui Presiden Jokowi.

Dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, aksi tersebut digelar mewakili Presiden dan Wakil Presiden BEM se-UNS. Poster berisi kritik tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi yang akan menghadiri Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS. "Dalam peristiwa tersebut setidaknya ada 10 mahasiswa yang ditangkap oleh aparat," demikian menurut rilis yang dikirim oleh Presiden BEM UNS, Zakky Musthofa.

Mahasiswa yang pertama ditangkap bernama Daffa. Ia membentangkan poster di halte bus di dekat pintu masuk UNS sekitar pukul 10.59 WIB. Sekitar 11.13 WIB, Daffa dibawa oleh aparat ke dalam mobil hitam.

Dua orang mahasiswa bernama Khanif dan Tekwo sempat menghampiri Daffa sebelum memasuki mobil.

"Mereka berdua dibawa pula ke dalam mobil," katanya.

Aparat juga menggeledah tas milik Afif, Prama, Tema, dan Ammar. Aparat bahkan sempat memberhentikan motor yang dikendarai Tema dan Ammar sebelum menggeledah isi tas mereka. "Empat mahasiswa tersebut dibawa oleh aparat dengan mobil putih," katanya.

Selain tujuh mahasiswa tersebut, polisi juga menangkap tiga mahasiswa lain. Mereka yaitu Mishbakh, Wicak, dan Raden yang ingin menyuarakan aspirasinya.

"Mereka bertiga turut dibawa oleh aparat," katanya.

Zakky mengaku heran dengan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian. Pasalnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab membela aspirasi rakyat.

"Kami pertanyakan apa yang jadi kesalahan teman-teman? Kami sebagai mahasiswa punya tanggung jawab membela rakyat. Ternyata tidak diberi kesempatan," katanya melalui telepon.

Apalagi, Zakky menilai aksi yang dilakukan BEM cukup santun seperti yang diminta oleh Jokowi.

"Poster kita kan enggak barbar. Isinya sama sekali enggak kasar," katanya. Sebelumnya, Gabungan BEM se-UNS juga sempat meminta waktu melalui pihak UNS untuk menyampaikan aspirasi secara langsung secara tatap muka dengan Presiden Jokowi. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak.

"Ternyata kami tidak diberi kesempatan, baik secara akademis maupun di jalanan. Padahal kami tidak membuat aksi yang besar yang menimbulkan kerumunan," katanya.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) dibubarkan paksa aparat kepolisian. Sejumlah mahasiswa bahkan dipukul mundur saat berorasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi.

Pantauan di lokasi aksi massa berjumlah puluhan orang itu awalnya berjalan kondusif, massa mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB menggunakan mobil komando yang dilengkapi alat pengeras suara.

Sekitar 20 menit aksi demonstrasi berjalan, aparat kepolisian kemudian mengeluarkan peringatan menggunakan pengeras suara. Polisi menyebut aksi demonstrasi tersebut tidak mengantongi izin. Sekitar pukul 14.00 WIB, polisi mulai tegas memukul mundur mahasiswa dan SPI.

Aksi saling dorong terjadi pada saat polisi memaksa mundur sehingga terjadi kericuhan antara massa pengunjuk rasa dengan polisi. Petugas dari Sabhara Polres Sukabumi terus memaksa massa untuk membubarkan diri sehingga massa dari pengunjuk rasa mundur memenuhi Jalan Suryakencana, Kota Sukabumi.

"Aksi gabungan SPI - GMNI, berkaitan dengan hari tani nasional 2021. Namun aksi dibubarkan, persoalan dibubarkan bukan persoalan polisi yang benar atau kita yang benar tapi yang pasti seharusnya polisi mengatur karena jumlah kita sedikit. Tinggal diatur tanpa harus pembubaran paksa," kata Rozak Daud, perwakilan SPI kepada awak media, Jumat (24/9/2021).

Rozak juga membandingkan aksinya dengan giat vaksinasi yang digelar di Gedung Juang, menurutnya aksi itu juga menimbulkan kerumunan. "Vaksinasi Gedung Juang, di dalam halaman Gedung Juang tertata tapi di luar itu bagaimana tetap kerumunan. Bagaimana polisi tidak adil dalam mengatasi persoalan ini, kalau memang jumlahnya sedikit polisi lebih mudah mengatur," ungkap Rozak.

"Soal tidak ada izin, saya tidak sepakat sejak kapan aksi harus ada izin, kita harus mengirim surat pemberitahuan kita sudah dua kali mengirim surat pemberitahuan tapi tidak diterima oleh pihak kepolisian, kalau izin itu untuk keramaian aksi ini kan bisa pemberitahuan bukan izin, pemberitahuan sudah sejak hari Senin," sambung Rozak.

Dalam aksi kali ini, Rozak menyoroti keberpihakan BPN kepada petani yang dinilai tidak ada terlebih kepada tanah-tanah bermasalah di Kabupaten Sukabumi. Pihak SPI juga menyebut BPN Kabupaten Sukabumi adalah sumber masalah.

"BPN menjadi sumber masalah pertanahan, selama ini yang kita alami, setiap persoalan lokasi perkebunan. BPN selalu berkolaborasi dengan pihak perusahaan kongkalingkong, jarang BPN berpihak ke petani," kata perwakilan SPI, Rozak Daud kepada awak media, Jumat (24/9/2021).

SPI dijelaskan Rozak menggelar aksi dalam rangka peringatan hari tani 2021 pihaknya mengusung isu persoalan adanya 137 lahan di daerah yang saat ini sarat dengan konflik.

"Kita tarik ke persoalan di daerah ada 137 lahan konflik, sudah berdasarkan surat dari staf presiden. Dari jumlah itu ada 3 lokasi di Sukabumi, kami aksi hari ini jangan sampai lokasi ini bermasalah lagi dengan yang di wilayah Kecamatan Warungkiara. Itu sih yang kami bawa untuk mengingatkan pemerintah," ujar Rozak.

Rozak menyebut sejumlah lokasi yang berstatus konflik, dari tiga lokasi itu persoalannya disebut Rozak tidak kunjung usai. Bahkan BPN dinilai tidak proaktif menyelesaikan konflik tersebut.

"Tiga lokasi lahan itu ada dj Kecamatan Caringin, Desa Pasir Datar, kemudian Kecamatan Jampang Tengah, perkebunan dan Lengkong, perkebunan PT Jaya. Ingin segera dituntaskan dipersiapkan sejak dini setelah surat dari SPI. Selama ini BPN tidak bisa menanggapi secara serius, padahal BPN tahu 3 lokasi itu dimana, tidak ada respon setelah surat itu makanya kita melakukan aksi," tegas Rozak.

Sejumlah awak media mencoba mengkonfirmasi tuntutan massa aksi ke pihak BPN, namun hingga petang tadi tidak ada unsur pimpinan maupun staf kantor tersebut yang bersedia memberikan keterangan kepada media.

Sementara itu Wakapolres Sukabumi Kota, Kompol Wisnu Pradana mengatakan pembubaran paksa dilakukan pihaknya karena saat ini kondisi Kota Sukabumi masih dalam PPKM. Ia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak mengantongi izin.

"Kita kedatangan mahasiswa unras di kantor BPN, dalam hal ini kami mengapresiasi, aspirasi adalah hak masyarakat. Namun ketentuan diatur dalam perundang-undangan dengan kondisi sekarang masa PPKM dimana kami sedang berusaha keras menekan laju peningkatan COVID-19. Oleh karena itu kami sudah sampaikan tiga peringatan kepada rekan-rekan kami, kepada mahasiswa untuk dapat membubarkan diri," kata Wisnu.

Wisnu juga menyampaikan terimakasih karena bantuan dan kerjasama peserta aksi demo untuk menjaga situasi kamtibmas dan keselamatan masyarakat.

"Untuk kejadian tadi sangat disayangkan, sudah 3 kali peringatan, kegiatan tersebut tidak memiliki izin, kedua kegiatan dilakukan pada masa PPKM dimana orang dilarang berkumpul atau berkerumun oleh karena itu kami mendorong keluar dari tempat unjuk rasa. Sifatnya pembubaran kerumunan massa karena memang kita utamakan keselamatan masyarakat," pungkas Wisnu.

Sungguh naas nasib yang menimpa Hend, seorang jurnalis salah satu media online di Dumai, ia babak belur hingga alami lebam akibat diduga karena dihajar oleh anak buah salah satu pengusaha mafia BBM yang berada di pinggir jalan lintas perwira, kejadian Kamis (23/9/2021), sekitar pukul 11.20 WIB siang saat korban pulang liputan dari Gedung DPRD Kota Dumai, ia melintas di Jln. Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.

Dari keterangan korban kepada wartawan menjelaskan, saat itu ia turun ke lokasi tempat kejadian peristiwa (TKP) dan saat itu, ia melihat Mobil Tangki bermuatan BBM, les Merah Putih bertuliskan Pertamina, di salah satu lokasi, diduga mafia penampungan BBM inisial EPH. Hend kemudian mengambil foto mobil tangki yang diduga sedang melakukan aktivitas ilegal (bongkar muatan/kencing BBM).

Saat pengambilan foto, Hend di hampiri 4 orang berpakaian preman penjaga gudang, dan spontan melakukan intimidasi/penyerangan, dengan memukulnya, akibatnya, pipi sebelah kanan memar, bibir sebelah atas kanan pecah luka, dan ada pukulan helm mendarat di kepalanya. Kemudian Foto barang bukti di hapus dan HP milik Hend pecah.

Selanjutnya kata Hend, ia dibawa ke belakang WC oleh oknum preman penjaga gudang dilokasi tersebut dan diminta untuk membuat pernyataan diatas kertas materai 10 ribu. Isi pernyataan, agar tidak menuntut di belakang hari dan akan dikenakan sangsi jika lakukan penuntutan.

“Kemudian saya diberi uang Rp 100 Ribu untuk biaya perobatan,” katanya.

Karena merasa tidak adil atas apa yang ia alami yang sudah babak belur akibat dihajar oleh oknum preman penjaga gudang mafia BBM, Hendri menolak dalam hati ia tidak terima di perlakukan seperti ini dan diberi uang Rp 100 tersebut untuk biaya perobatan.

“Saya kemudian kembali ke Kota dan menceritakan ke rekan-rejan Jurnalis atas kejadian yang menimpa saya. Rekan-rekan Jurnalis langsung merespon,” terang Hend.

Atas kejadian yang menimpa dirinya, Hend akhirnya melapor ke Polres Dumai dan dilakukan visum dan dimintai keterangan atas kejadian yang menimpa dirinya.

Sementata Ketua PWI Kota Dumai Bambang Rio saat di mintai tanggapan, ia mengaku masih fokus mendampingi korban.

“Nanti ya, masih mendampingi korban buat laporan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sesuai UU Pers no 40 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat 1 sebagai landasan hukum kegiatan jurnalistik, Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara, Pasal 18 ayat 1 mengatur Sanksi Pidana, berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Aksi Peringatan Hari Oligarki dan G30S/TWK oleh Aksi Kamisan yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya di Kantor Gubernuran, Kamis (30/09) berakhir ricuh. Dalam Press Release yang dilaksanakan pada Kamis (30/09) pukul 19.30 WIB, disebutkan bahwa terdapat tujuh massa aksi yang mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian, yakni:

G – Mahasiswa Undip
RH – Mahasiswa Undip
BG – Mahasiswa Undip
G – Mahasiswa Undip
MS – LPM Hayam Wuruk
NC – Walhi Jawa Tengah
CG – PBH LBH Semarang

Kericuhan ini dinilai karena pembubaran paksa oleh aparat, mengingat dalam Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 telah diatur bahwa aksi di tempat terbuka dapat dilakukan pukul 06.00 – 18.00 WIB, lalu dilanjutkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang koordinasi antara koordinator aksi dengan Polri apabila aksi dilaksanakan hingga larut malam. Dalam kericuhan tersebut, polisi menangkap mahasiswa yang dianggap sempat meneriaki polisi dengan kata-kata yang tidak pantas.

“Tadi mereka meneriaki kami dengan kata-kata tak pantas,” terang Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang, Kompol R Justinus, dikutip dari TribunJateng.com.

Pernyataan ini mendapat tanggapan dari CG, salah satu massa aksi yang mendapat tindakan represif dari aparat. Menurutnya, mahasiswa tidak dapat dianggap sebagai penyebab kericuhan mengingat upaya pembubaran oleh aparat telah dilakukan sejak pukul 17.45 WIB.

“Sebelum jam berakhir, ancaman pembubaran sudah ada. Kalau disebutkan penyebabnya mahasiswa dan berakibat represif, tidak masuk akal. Kami juga tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada polisi, melainkan kepada UU Ciptaker,” jelasnya.

Selain itu, polisi menuding kegiatan aksi ini tidak memiliki izin. Gusti sebagai salah satu massa aksi menyangkal tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak disebutkan perlunya izin dalam aksi, melainkan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Polri.

“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan pada 29 September siang,” ujarnya saat diwawancarai langsung oleh awak Manunggal.

CG menyayangkan tindakan aparat yang langsung membubarkan paksa massa aksi, alih-alih berkoordinasi dengan koordinator aksi. Padahal, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban dijelaskan bahwa aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

“Polisi membubarkan massa aksi dengan tindakan kekerasan. Beberapa di antaranya: pukulan pada pelipis mata, muka, kepala bagian belakang, tendangan ke arah perut dan bagian rusuk,” tutup CG.

Aksi yang dilakukan di Gubernuran Jawa Tengah tersebut bertepatan dengan pemecatan 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Dhika, mengatakan aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dengan titik kumpul di patung kuda Pleburan.

“Lagi-lagi negara mengerahkan kekuatan berlebih untuk memberangus kebebasan berpendapat,” ucapnya dalam rilis yang dibagikan, dikutip Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 1 Oktober 2021.

Setelah berkumpul, massa kemudian melakukan long march ke titik aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Pada aksi ini, massa melakukan berbagai kegiatan seperti orasi, musikalisasi puisi, dan aksi teatrikal.

“Sekitar 17.45 WIB, sesaat sebelum aksi teatrikal dimulai, aparat Kepolisian keluar dari gerbang kantor Gubernur dan memaksa massa aksi untuk bubar, dengan alasan sudah lewat waktu yang ditetapkan Undang-Undang,” tutur Dhika.

Padahal, berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, anggota Polisi diwajibkan berkoordinasi dengan koordinator aksi.

Activists in Indonesia have called for a thorough investigation after an explosion outside the home of the parents of a prominent human rights lawyer who represents those involved in the West Papuan independence movement.

The blast occurred outside Veronica Koman’s parents’ house in Jakarta on Sunday morning. If it was a targeted attack, it would be the first instance of bombs being used to target those working on issues relating to West Papua outside of the region, according to human rights groups.

Police said they were investigating and did not confirm whether the explosion was caused by a bomb. A letter was left at the time of the explosion, according to Amnesty International, which claimed to be written by “a militant who defended the nation”.

“If the police and [security] forces in the country and abroad cannot arrest Veronica Koman … we were called to scorch-earth wherever you hide, including your protector horde,” the letter said.

Michael Hilman, a Papuan human rights activist, said at a virtual press conference that Koman’s family had been repeatedly subjected to intimidation and threats.

Separately on Sunday, another of Koman’s relatives was sent a package containing a dead chicken alongside a letter that said “anyone who helps to hide Veronica Koman will end up like this”. On 24 October, Koman’s parents’ house was subject to an arson attempt by unknown assailants.

The National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) condemned the terrorism perpetrated against the family. It said: “We also recommend the Indonesian police immediately investigate the case and ensure the legal process can be carried out properly in order to break the chain of impunity and prevent recurrence.”

According to Komnas Perempuan, the families of female human rights defenders are often targeted with intimidation. “

At a certain point, the efforts that have been made, the attacks that have been carried out both online and offline, actually show a fairly severe level of torture, which can actually be anticipated by the state in the context of the state providing protection,” she said.

Koman’s case is the latest in a series of incidents targeting human rights defenders, the media were told. Other figures recently targeted include the activists Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, who investigated politicians who have mining businesses in West Papua. Both are subject to criminal investigations after being reported to the police by the minister for maritime affairs and investment, Luhut Binsar Pandjaitan, one of the politicians who was mentioned in the document.

“This is evidence of discrimination and brutality on the Papua issue. Human rights violations, violence, crimes, are used to cover up other crimes in West Papua,” Azhar said.

Chief of the press division of the Bureau of National Police, Brig Gen Rusdi Hartono, said the explosion outside Koman’s parents’ home was being investigated, as were other incidents targeting human rights defenders.

“All incidents concerning citizens’ rights will be handled by the police,” he said.

Koman, an activist and lawyer, was appointed as the key advocate representing the National Committee for West Papua (KNPB), the most significant Indigenous youth movement in the Pacific region, focusing on nonviolent protest supporting independence.

In 2019, Indonesian police charged Koman for allegedly spreading provocation and fake news on social media after she reported police violence against anti-racism protesters in West Papua. Since then she has remained in exile due to safety concerns.

Koman continues to work on West Papua issues from abroad, helping Papuan human rights activists advocate for thousands of internally displaced people in the region who had to flee for safety due to the conflict between the Indonesian military and Papua liberation army.

West Papua, formerly Irian Jaya, is Indonesia’s easternmost province, annexed in 1965 through a controversial referendum. Since then, a low level of insurgency has arisen across the region. Thousands of people in the highland have been displaced. In recent violence, two babies were killed. The United Liberation Movement of West Papua blamed the Indonesian military; the police spokesperson Ahmad Mustofa Kamal accused the liberation army.

Two Greenpeace activists in Indonesia were reported to the police over their supposedly unfounded criticism of deforestation happening under the government’s watch.

The activists, Greenpeace Indonesia Head Leonard Simanjuntak and Indonesia Forest Campaign Head Kiki Taufik, were accused of spreading fake news and violating Indonesia’s Information and Electronic Transactions Act (UU ITE) for debunking President Joko Widodo’s deforestation claim.

At the COP26 summit in Glasgow earlier this month, Jokowi said deforestation in Indonesia has declined in recent years. Greenpeace Indonesia later challenged the president’s claim and called it “nonsense,” citing Forestry Ministry data that showed deforestation rising from 2.45 million hectares between 2003 and 2011 to 4.8 million hectares between 2011 and 2019.

The Committee for the Eradication of Mafia of Law Secretary General Husin Shahab took issue with Greenpeace’s criticism.

“Criticize if it’s based on truth. If not, then that’s fake news,” Husin said yesterday of his decision to file the police report against Leonard and Kiki.

The police have not issued any statements on whether or not they will process the complaint.

Husin reportedly registered to run for a legislative seat in East Java in 2019 with the Indonesian Solidarity Party (PSI), which is now part of the government’s coalition of parties. Husin, however, was reportedly dismissed from the party in 2018 for being involved in a polygamous marriage.

Greenpeace Indonesia maintains that its criticism of Jokowi’s claim was based on factual data.

“We will face this complaint, even though we are in the middle of a climate crisis that requires real action from the government,” Greenpeace Indonesia campaigner Asep Komarudin said.

Greenpeace Indonesia forest campaigner Asep Komarudin said his side is ready to face a police report filed by the Cyber Indonesia forum for criticizing President Joko Widodo or Jokowi's speech about deforestation.

“We’ve heard about this report from our media partners, and there has been no call from the police. We will deal with this, even though we are now focusing on the climate crisis which requires concrete action from the government,” Asep told Tempo on Monday, November 15.

Leaders of Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak and Kiki Taufik, were reported to Jakarta Metro Police after criticizing the President's speech on deforestation at the World Leaders Summit at the United Nations Climate Change Summit (COP26) in Glasgow, Scotland.

Both were reported for criminal acts under the Electronic Information and Transactions or ITE Law. Chairman of Cyber Indonesia Husin Shahab assessed that the environment watchdog submitted false and misleading data on deforestation.

In response to the report, Asep said that Greenpeace is ready to compete with data to prove the data validity. “Greenpeace uses valid, accurate data to the public. We are also ready to have an open debate with the Environment and Forestry Ministry regarding how we analyze it scientifically and intellectually,” he said.

According to Asep, making such a police report might destroy the democratic climate. Criticism of the government should not be responded to by a police report but an open dialogue or debate.

Peri Asso (29) korban penembakan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, meninggal dunia pada Minggu (22/8) dini hari sekitar pukul 02.20 WIT di RS Polri Bhayangkara, Kota Jayapura.

Korban tertembak saat aparat keamanan membubarkan unjuk rasa di Dekai, Senin lalu (16/8). Peri sempat mendapat perawatan di RSUD setempat, sebelum dievakuasi ke Jayapura Jumat (20/8).

Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga di Sentani untuk dimakamkan.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada Antara, Minggu petang membenarkan meninggalnya korban penembakan di Dekai saat menjalani perawatan di RS Bhayangkara.

"Saya masih menunggu laporan lengkapnya dari Kabid Dokkes Polda Papua," kata Mathius.

Ia menyatakan berdasar laporan Kapolres Yahukimo, situasi kamtibmas di wilayah itu relatif aman. Meski demikian, Mathius meminta anggotanya untuk bersiaga dan melakukan patroli guna memberikan rasa aman ke masyarakat

Aksi demo yang dilakukan warga di Dekai, 16 Agustus lalu, menuntut aparat membebaskan juru bicara KNPB Viktor Yeimo yang hingga kini masih ditahan di Mako Brimob Kotaraja.

Petugas kepolisian membubarkan aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD kota Batam, Senin, (28/6/2021).

Para mahasiswa itu sudah dihadang oleh kepolisian didepan pagar gedung DPRD sebelum sempat menyampaikan aspirasinya.

Imam Tohari, tim gugus tugas kota Batam meminta agar mahasiswa tidak melakukan aksi ditengah kondisi covid yang menanjak naik.

Sementara itu, Mahasiswa masih memaksa bisa masuk ke gedung DPRD untuk dapat bertemu anggota DPRD menyampaikan aspirasi mereka. Karena melakukan perlawanan saat akan dibubarkan, seluruh mahasiswa yang melakukan aksi itu digelandang menaiki mobil Satpol PP untuk di bawa ke Polresta Barelang.

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Komisariat STKIP Taman Siswa, di depan kantor Bupati Bima. Kamis (24/6/2021), dibubarkan Polisi.

Pembubaran itu sempat membuat ricuh suasana dan terjadi keributan antara masa dengan petugas yang berusaha membubarkan aksi tersebut

Atas kejadian itu Kapolres Bima AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S.I.K menyesalkan adanya insiden itu, dalam keterangan persnya, Jumat (25/6/2021), dia meminta maaf kepada peserta demonstrasi atas kejadian itu dan dia akan menindak anggotanya apabila terbukti melakukan tindakan kekerasan kepada massa.

“Tindakan yang dilakukan oleh anggota di lapangan saat mengamankan massa aksi yang menyampaikan tuntutannya. Saya sangat menyesalkan hal tersebut terjadi, Saya akan menindak lanjuti dan lakukan pemeriksaan serta proses sesuai ketentuan yang ada,” ungkapnya

Dikatakan, pihaknya telah memanggil anggotanya yang diduga melakukan kekerasan terhadap para demonstran

“malam ini kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap personel kami terkait kejadian tersebut,” jelasnya

Gunawan mengaku bahwa dia sangat dekat dengan HMI dan hubungan silaturahmi dengan OKP yang ada di Bima pun baik-baik semuanya.

“Mereka adalah mitra kerja kami semuanya, mungkin situasi dilapangan yang membuat anggota lepas kontrol sehingga menyebabkan adanya insiden tersebut. sekali lagi saya sangat menyesalkan hal tersebut terjadi,” pungkasnya.

Peri Asso (29) korban penembakan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, meninggal dunia pada Minggu (22/8) dini hari sekitar pukul 02.20 WIT di RS Polri Bhayangkara, Kota Jayapura.

Korban tertembak saat aparat keamanan membubarkan unjuk rasa di Dekai, Senin lalu (16/8). Peri sempat mendapat perawatan di RSUD setempat, sebelum dievakuasi ke Jayapura Jumat (20/8).

Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga di Sentani untuk dimakamkan.

"Saya masih menunggu laporan lengkapnya dari Kabid Dokkes Polda Papua," kata Mathius.

Ia menyatakan berdasar laporan Kapolres Yahukimo, situasi kamtibmas di wilayah itu relatif aman. Meski demikian, Mathius meminta anggotanya untuk bersiaga dan melakukan patroli guna memberikan rasa aman ke masyarakat

Aksi demo yang dilakukan warga di Dekai, 16 Agustus lalu, menuntut aparat membebaskan juru bicara KNPB Viktor Yeimo yang hingga kini masih ditahan di Mako Brimob Kotaraja.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat memanggil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani terkait kasus dugaan ujaran kebencian, pada Jumat (13/8). Hal ini diduga berawal dari unggahan LBH Padang di media sosial.

Perwakilan Tim Hukum LBH Padang Dechtree Ranti Putri mengatakan pihaknya menerima surat pemanggilan itu pada 12 Agustus 2021, sebagai saksi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

"Iya dipanggil, namun LBH Padang tidak bisa memenuhinya dengan beberapa alasan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/8).

Pihaknya menduga, kasus ini erat kaitannya dengan unggahan akun Instagram LBH Padang yang mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 di Sumbar.

Pantauan CNNIndonesia.com, pada Selasa (29/6) lalu, LBH Padang mengunggah karikatur mengenai penghentian penyelidikan penyelewengan anggaran Covid-19 dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar.

Diketahui, Polda Sumbar menghentikan penyelidikan kasus karena tak menemukan unsur kerugian negara.

Ranti menyampaikan, tidak dipenuhinya panggilan tersebut karena sejumlah alasan, di antaranya pemanggilan berjarak hanya satu hari dari proses pemeriksaan.

Pemanggilan ini, lanjutnya di luar prosedur dan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) KUHAP berbunyi "semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat - lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir".

Kemudian pemanggilan dilakukan secara tidak patut, karena dalam proses panggilan petugas mesti bertemu sendiri dan berbicara langsung kepada yang dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat 2 KUHAP.

"Dalam Pasal 227 ayat 2 KUHP itu jelas tertulis petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipangil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya," ujar Ranti.

LBH Padang, kata Ranti, telah mengirimkan surat kepada Polda Sumbar C.q Penyidik karena tidak bisa menghadiri panggilan ini, karena kesalahan prosedur formal dan melanggar hukum.

Selain itu, Indira selaku yang dipanggil atas kasus ini juga kebingungan dengan permasalahan pemeriksaan terhadap LBH Padang.

Ia mengaku tidak tahu menahu soal kasus apa yang akan diperiksa oleh Polda Sumbar terhadap LBH Padang.

"Kami bingung dengan surat panggilan saksi dari Polda Sumbar ini. Saat ini kami menunggu informasi dari kepolisian," jelasnya.

Sementara Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan memang ada pemanggilan terhadap LBH Padang. Namun yang bersangkutan tidak datang.

"Secara tertulis dalam surat pemanggilan itu ketua LBH Padang, namun secara struktur organisasi beliau direktur, suratnya akan diperbaiki," kata Stefanus.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing dilaporkan ke Polda Bali atas tuduhan dugaan makar karena memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa Papua.

Pelaporan tersebut menjadi tanda tanya karena advokat dianggap ikut melakukan upaya makar disaat menjalankan mandat konstitusi.

Permasalahan itu bermula saat LBH Bali mendampingi aksi damai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 31 Mei 2021.

Pendampingan itu juga didasarkan dengan surat permohonan pendampingan hukum Nomor 09/AMP-KK-BALI/III/2021 tertanggal 27 Mei 2021.

Dengan demikian LBH Bali sedang menjalankan mandat konstitusi yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 1 dalam UUD 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

"Pada poinnya melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)," kata Vany kepada Suara.com, Rabu (4/8/2021).

Akan tetapi, Vany justru dilaporkan ke Polda Bali oleh pelapor Rico Ardika Panjaitan pada Senin, 2 Agustus 2021 atas dugaan tindak pidana makar dan dugaan pemufakatan makar.

Vany lantas menjelaskan kalau saat mendampingi klien, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Itu tertuang dalam Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang profesi advokat.

Kemudian pada Ayat 2 UU 18/2003 dijelaskan kalau advokat tidak dapat diindetikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

"Sehingga LBH Bali sedang menjalankan mandat konstitusi dan UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujarnya.

Lebih jauh, Vany menganggap kalau pelaporan advokat sekaligus aktivitas Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya kriminalisasi, sekaligus pelemahan kerja bantuan hukum serta rasisme terhadap teman-teman Papua.

Menurutnya hal tersebut juga menciderai konstitusi dengan melakukan pembatasan hak atas bantuan hukum.

Selain itu, pelaporan itu juga menjadi pertanyaan karena advokat yang tengah menjalankan mandat konstitusional tetapi malah dituduh makar dan menjadikan konstitusional RI sebagai korbannya.

"Bahkan logikanya LBH Bali sedang melaksanakan mandat konstitusi memberikan bantuan hukum, implementasi asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum, asas legalitas dan ini justru dapat menjadi Pelaporan Palsu sebagaimana di atur dalam Pasal 220 KUHP," tuturnya.

Vany juga menyayangkan aparat kepolisian yang tidak melakukan edukasi terhadap pelapor pada saat melakukan pelaporan. Sebagai tegaknya asas legalitas dan pendalaman pengetahuan konstitusi.

"Mengorbankan hidup orang lain khususnya orang miskin dan kelompok minoritas untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang keji."

Pria bernama Persada Bhayangkara Sembiring diduga disiram dengan air keras oleh orang tidak dikenal (OTK). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan Persada merupakan pemimpin redaksi (pemred) salah satu media lokal di Medan.

"Mengecam tindak kekerasan kembali terjadi terhadap wartawan yang bertugas di lingkungan Kota Medan khususnya, dan Sumatera Utara umumnya," kata Ketua PWI Sumut Hermansjah kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Herman mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu (25/7) pukul 22.00 WIB. Herman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi peristiwa ini terkait pemberitaan tentang perjudian.

"Diduga sering menaikkan berita perjudian, lalu ditelepon, jumpalah di Simpang Selayang. Setelah jumpa, lalu tiba-tiba diduga Pemred Jelajahperkara disiram air keras ke wajahnya," tutur Herman.

Herman mengatakan pihaknya akan membentuk tim untuk mendampingi korban dalam menjalani kasusnya. Herman juga mengingatkan agar wartawan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

"Apapun beritanya, wartawan harus mengutamakan keselamatan daripada jiwa jadi taruhan kawan-kawan saat menjalankan tugas di lapangan," ucapnya.

Rekan dari korban, Bonni Manulang, mengatakan dirinya dihubungi Persada usai peristiwa itu terjadi. Bonni kemudian membawa Persada untuk berobat ke RS Adam Malik Medan.

"Untuk kondisi korban setelah wajah disiram air keras, tampak sangat parah, mengerikan di sekitar wajah tersiram air keras, wajah langsung bengkak (tembem) dan menguning, tapi tidak sampai melepuh. Tetapi setelah ditangani tim medis, kondisi fisik sudah semakin baik dan bisa melihat," tuturnya.

Bonni mengatakan Persada saat peristiwa itu sedang menunggu seseorang di lokasi kejadian. Dari keterangan Persada, menurut Bonni, dia disiram dua orang yang menggunakan sepeda motor.

"Tiba-tiba datang dua orang pria mendekat dengan menggunakan sepeda motor. Tanpa berbicara apa-apa, satu orang pria itu turun dari motornya dan langsung menyiramkan sesuatu ke bagian wajahnya yang belakangan diketahui adalah air keras," jelasnya.

Safii Wakabiro Indo rubrik.com Kabupaten Asahan dan juga sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Kepayang Timur bersama Hamdan Sinaga Wartawan Indo rubrik.com dan juga Sebagai Sekretaris PP mendapat perlakuan yang sangat keji dari Oknum berseragam bersama dengan rekan-rekannya para Preman berkisar pada Pukul 01.00 Wib Malam Sabtu 24/7/21.

Hal tersebut dikatakan Korban Safii dan Hamdan Sinaga pada Wartawan di klinik menteri Udin Jalan Tomat Minggu 25/7/21, yang mana Oknum berseragam dan para Preman yang melakukan penganiayaan datang dengan mengenderai Dua (2) unit Mobil dan Tiga (3) Unit Sepeda motor, yang mana oknum tersebut diketahui berinisial CDR Oknum TNi Al yang bertugas di Kabupaten Batubara.

CDR dengan rekan-rekannya para oknum preman meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) dari kedua Wartawan tersebut dan berusaha untuk membakar KTA itu.

Dimana bermula Dua wartawan dan rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas mengambil Fhoto sebuah Truk Tangki yang berada persis di depan Polres Asahan diduga membawa minyak Ilegal yang akan dibawa ke Kota Tanjungbalai.

Dan kedua Wartawan yang bertugas di Kabupaten Asahan tersebut ditegur oleh oknum-oknum tersebut dengan berkata mengapa kau Fhoto-fhoto itu dan dengan secara Spontan langsung mengejar serta menganiaya Safii dan Hamdan Sinaga.

Ke Dua Wartawan Asahan yang sedang bertugas tersebut dipukuli serta ditendang,dan tidak sampai disitu oknum-oknum tersebut juga melakukan penculikan dengan membawa kedua Wartawan ke dalam mobil.

Untuk selanjutnya Dua (2) Wartawan yang sudah diculik disekap pada sebuah Hotel yang ada di Kisaran,dan disana mereka diperlakukan secara tak manusiawi, setelah puas melakukan penganiayaan tersebut kedua korban dipaksa serta diintimidasi untuk menanda tangani sebuah surat perjanjian yang isinya sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak, sekitar pukul 06.00 Wib kedua Korban yang sudah babak belur dilepaskan oknum-oknum tersebut.

Menanggapi hal tersebut Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kota Tanjungbalai Yusman Kumis sangat menyesalkan hal tersebut dan mengutuk keras aksi yang dilakukan oleh Oknum TNI AL tersebut dan juga para Preman suruhan dari CDR.

Untuk itu kita meminta agar persoalan tersebut dapat diusut secara tuntas karena Indonesia adalah Negara Hukum jadi siapapun yang melawan Hukum harus dihukum,apa lagi Wartawan yang sedang melaksanakan tugas yang sudah dilindungi dan diatur dalam UU pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, Ungkap yusman dengan nada geram.

Seorang aktivis mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, Risman Soulissa ditangkap polisi. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon ini ditangkap terkait seruan aksi unjuk rasa mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wali Kota Ambon yang diunggah di media sosial. Risman dijemput sebuah mobil lalu ditangkap oleh sejumlah Anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu malam (25/7/2021). “Benar. Yang bersangkutan telah ditangkap dan saat ini telah resmi ditahan,” kata Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang kepada Kompas.com via telepon seluler, Senin (26/7/2021). Ditetapkan tersangka ujaran kebencian Setelah ditangkap, mahasiswa tersebut langsung diperiksa oleh penyidik di kantor Polresta Pulau Ambon. Dia kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian.“Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kalau soal teknisnya silahkan ke Kasat Reskrim saja,” katanya. Unggah seruan aksi di Facebook Kepala Sub Bagian Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Isack Leatemia menjelaskan, penangkapan terhadap Risman dilakukan setelah tersangka mengunggah dua gambar berisi seruan aksi unjuk rasa di akun Facebook miliknya pada 21 Juli 2021 lalu. Dalam unggahan itu ada seruan untuk mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan juga Wali Kota Ambon. “Tersangka memposting dua gambar berserta keterangannya yang memuat ujaran kebencian,” katanya saat dihubungi secara terpisah. Isack menerangkan, perbuatan tersangka itu telah menyalahi ketentuan Pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. “Perbuatan tersangka menyebarkan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam undang-undang,” katanya.

Sekitar 23 mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) ditangkap oleh polisi saat menggelar unjuk rasa menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II di beberapa lokasi berbeda, Selasa (14/7).

"Berdasarkan jumlah keseluruhan, yang ditangkap ada 23 orang massa mahasiswa yang ditangkap masing-masing dari 3 tempat yang berbeda," kata Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Gobay menyebut penangkapan juga dibarengi aksi represif aparat kepolisian sehingga mengakibatkan lima mahasiswa terluka. Para mahasiswa yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Jayapura.

Aksi represif terhadap lima mahasiswa Papua terjadi di kawasan Uncen Bawah, Abepura, dengan jumlah korban 3 mahasiswa. Lalu satu orang lain mengalami kekerasan di Unecn Atas Waena dan yang lainnya di sekitar wilayah Dok 8.

"Alasan penahanan massa aksi mahasiswa dan Pemuda ini dikarenakan mereka tidak membubarkan diri saat diminta bubar sehingga pihak kepolisian mengamankan masa aksi ke Mapolresta Jayapura," jelas dia.

Gobay menyebut pihaknya sudah meminta keterangan dari Polda Papua atas penangkapan 23 mahasiswa Uncen tersebut.

Dikatakan dia bahwa polisi menyatakan tidak ada pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh massa aksi. Penangkapan dilakukan karena massa tak mau bubar saat diminta membubarkan diri.

"10 orang diangkut dari Uncen bawah, 10 orang diangkut dari Uncen atas dan 3 orang diangkut dari Dok 9," tukasnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengonfirmasi penangkapan sejumlah mahasiswa Uncen tersebut.

Para mahasiswa itu masih berada di Polres Jayapura. Namun Kamal belum bisa merinci jumlah mahasiswa yang ditangkap. Alasan penangkapan, menurutnya, karena mahasiswa mengabaikan arahan kepolisian.

"Sudah diingatkan untuk tidak keluar kampus (saat unjuk rasa). Dan izin tidak diberikan karena situasi Kota Jayapura zona merah," jelas Kamal.

Sebanyak 50 mahasiswa Papua yang sempat ditangkap aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, di depan MPR/DPR, Senayan, Jakarta sudah dibebaskan.

"Sudah diperbolehkan pulang tapi masih menunggu barang-barang [yang disita]," kata pendamping hukum mahasiswa dari PBHI Julius Ibrani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/7).

Julius mengatakan mahasiswa tersebut ditangkap aparat dengan alasan telah melanggar ketertiban protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Sekitar 50 orang yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang saat melakukan aksi," ujarnya.

Secara terpisah, Koalisi Kemanusiaan Papua mengecam keras penggunaan kekerasan yang diduga dilakukan aparat saat menangkap massa unjuk rasa.

Koalisi Kemanusiaan Papua merupakan kemitraan sukarela yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Amnesty International Indonesia, Imparsial, Biro Papua PGI, dan lain-lain.

"Kami memandang tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi serta hak atas kebebasan berkumpul warga yang sedang menyampaikan aspirasi mereka secara damai," kata Koalisi Kemanusiaan Papua melalui keterangan tertulis.

Koalisi menyatakan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa merupakan aksi damai sebagai respon atas kebijakan pemerintah. Menurut mereka, seharusnya negara menjamin keamanan para demonstran.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul, kata mereka, seharusnya dijamin melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Sementara tindakan aparat dinilai melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 yang menegaskan larangan melakukan intimidasi, ancaman dan siksaan fisik.

Sebelumnya, salah seorang mahasiswa yang turut mengikuti aksi, Ambrosisus Mulait mengatakan puluhan mahasiswa Papua yang menggelar aksi di MPR/DPR ditangkap polisi.

Ia mengatakan aparat mengamankan mahasiswa dengan alasan melanggar protokol kesehatan. Ambrosius bersama massa aksi lainnya sudah berkumpul di Senayan sejak pagi.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat terkait penangkapan ini, namun belum mendapat jawaban.

Aksi mengeluarkan paksa alat berat yang ada di lokasi galian C tepat di area Bendung Wae Cebong yang dilakukan warga Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang.

Dua warga Compang Longgo yang ikut dalam aksi yang menyuarakan kekhawatiran munculnya dampak lingkungan seiring aktivitas galian C itu malah dilaporkan ke Polres Manggarai Barat.

Dua warga tersebut adalah Leonardus Suhardiwan dan Heronimus Taji. Keduanya akan diperiksa oleh Satreskrim Polres Manggarai Barat pada Kamis (8/7/2021) besok.

Jajaran Satreskrim Polres Manggarai Barat menerbitkan surat Undangan Klarifikasi dengan Nomor B/1336/VII/2021.

Rujukan yang dipakai polisi adalah a) Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KHUAP, b) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undangan tertuang Unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan Tindakan Pidana “Menghalang-halangi kegiatan Pertambangan Galian C di Wilayah Desa Compang Longgo yang memiliki ijin”.

Tokoh pemuda setempat, Leonardus Suhardiwan menyayangkan kriminalisasi aksi yang merupakan bentuk keprihatinan terhadap lingkungan. Hal ini dinilai kian menegaskan arogansi pengusaha galian C dalam merespon aksi keprihatinan warga. Sebelumnya, warga juga beberapa kali mengupayakan mediasi dengan pengusaha galian C milik Kelompok Handel Berseri itu. Namun selalu berakhir buntu.

“Dan tiba-tiba mereka (pengusaha galian C) malah membuat laporan ke polisi. Ini yang kita sayangkan, berhadapan dengan masyarakat tapi caranya seperti ini,” kata Leo sapaannya saat ditemui Baranewsaceh.com di kediamannya pada Rabu (7/7) malam.

Sebelumnya, penolakan dilakukan warga dengan cara mediasi. Tak sampai di situ, warga juga berkirim surat penolakan galian C ini terhadap pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat yang ditanda tangan ratusan warga Compang Longgo.

“Itu aksi spontanitas warga. Karna dua minggu terakhir ini tidak ada aktivitas disana (seputar lokasi Bendung Wae Cebong). Tiba-tiba kemarin pagi, muncul eksa dan mobil lagi”, ungkap Leo.

Kalau begini ceritanya, besok kami siap hadir memenuhi panggilan itu, tutup Leo dengan nada santai.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan warga Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluarkan paksa alat berat yang ada di lokasi galian C tepat disamping area Bendung Wae Cebong. Aksi warga yang sempat memanas ini merupakan bentuk penolakan warga terhadap penambangan tersebut.

Warga menilai, dampak dari penambangan di lokasi tersebut akan merusak lingkungan dan mengganggu aliran air yang masuk ke Bendung Wae Cebong berakibat fatal pada lahan pertanian milik warga di persawahan Walang. Pasalnya, sebagai besar merupakan petani yang menjadi mata pencarian warga.

Kapolres Kampar AKBP M Kholid dilaporkan ke Divisi Propam Polri terkait dugaan kriminalisasi petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa M) dalam perkara sengketa lahan dengan PTPN V. Pelaporan dilakukan Setara Institute.

"Sejak 2017 petani melalui Ketua Kopsa M Pak Antony Hamzah melakukan perlawanan melaporkan ke Bareskrim dan KPK, sejak itu kriminalisasi terjadi terhadap Pak Antony, dan itu dibiarkan oleh Polres Kampar," kata Disna Riantina, Pengacara Publik, Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute, di Jakarta, seperti dilansir dari ANTARA.

Antony Hamzah adalah Ketua Kopsa M yang sejak 2017 melakukan upaya-upaya hukum membela hak 979 anggota koperasi atas pengelolaan lahan perkebunan sawit yang dikerjasamakan dengan PTPN V, di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Sebuah media massa di Pekanbaru Riau, Kamis (10/6) menuliskan berita Ketua Kopsa M Antony Hamzah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara sengketa tanah dengan PTPN V.

Namun, ketika dikonfirmasi ke Polres Kampar, berita tersebut dinyatakan sebagai kabar bohong (hoaks). Hanya saja, Polres Kampar dalam hal ini Kapolres dan penyidik Satreskrim Polres Kampar tidak menganulir berita yang beredar tersebut atau tetap membiarkan berita tersebar tanpa ada penyataan resmi polisi yang menyatakan berita tersebut kabar bohong.

"Tindakan-tindakan jajaran Polres Kampar bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi mencoreng citra Polri dan menjadi ukuran keseriusan Polri memberantas mafia tanah," kata Disna.

Disna mengatakan Antony bersama petani sawit sedang memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum, dan saat ini mendapat ancaman kriminalisasi melalui skenario peristiwa hukum yang melibatkan PTPN V, PT Langgam Harmuni, akibat peristiwa tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh sekelompok preman di lahan milik anggota Kopsa M, sehingga saat ini Ketua Kopsa M menghadapi ancaman menjadi tersangka.

Atas tindakan perusakan di lahan saat ini menjadi objek pelaporan ke Bareskrim Polri dan Satgas Mafia Tanah Polri, jajaran Polres Kampar sejak Januari 2021 terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petani dengan cara-cara yang tidak prosedural, disertai tekanan dan ancaman, katanya lagi.

Menurut dia, Polres Kampar menutup mata atas ketidakjelasan pelaporan yang tidak memiliki 'legal standing', laporan polisi Nomor LP/332/X/2020/Riau Res Kampar tertanggal 16 Oktober 2020 adalah persekongkolan pihak-pihak untuk melemahkan dan membungkam petani Kopsa M guna menutupi penyerobotan lahan dan hilangnya kebun-kebun petani serta dugaan tindakan korupsi di PTPN V.

"Perilaku jajaran Polres Kampar yang secara insinuatif dan menyudutkan Kopsa M melalui media-media massa termasuk mendramatisir peristiwa perusakan secara hiperbolik adalah tindakan tidak profesional dan menggambarkan obsesi mengkriminalisasi Ketua Kopsa M tanpa dasar," kata Disna.

Aliansi Keadilan Agraria-Setara Institute dan Kopsa M melaporkan dugaan korupsi di PTPN V yang menyebabkan kebun gagal dan 979 petani tidak memiliki lahan.

Selain laporan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Mei 2021, aliansi juga melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan ke Bareskrim Polri pada 27 Mei 2021. Kopsa M juga telah melaporkan peristiwa perampasan hak ini kepada Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2021.

Antony Hamzah yang juga Dosen Universitas Riau saat ditemui di Kantor Setara Institute, di Jakarta, mengatakan pada tahun 2003 Kopsa dan PTPN V membuat perjanjian kerja sama pembangunan kebun sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) untuk anggota koperasi yang direncanakan 2.000 hektare. Nota kesepahaman waktu itu ditandatangani oleh Kopsa M dan Mardjan Ustha selaku Direktur SDM PTPN V.

Perkebunan dibangun dengan memakai pinjaman dari bank dengan PTPN V sebagai avalis. Nominal pinjaman saat itu Rp115 miliar.

Pada tahun 2017, saat Antony dipilih menjadi Ketua Kopsa M, meminta kejelasan luas lahan perkebunan saat ini yang telah dihibahkan petani seluas 4.000 hektare.

"Dari hasil penelusuran dan pengukuran luas lahan menyusut menjadi 1.400 hektare," kata Antony.

Dari 1.400 hektare tersebut, lanjut Antony, hanya 300 hektare lahan yang bisa dipanen, sisanya gagal, satu hektare hanya bisa panen kurang dari satu ton. Petani hanya mendapatkan hasil Rp50 ribu per bulan dalam hasil panen.

Di bawah kepemimpinan Antony, Kopsa M menolak menandatangani surat pengakuan utang, karena belum jelas hak petani atas lahan perkebunan.

Kopsa M juga memiliki bukti ada lahan hibah petani yang diperjualbelikan oleh oknum di PTPN V.

"Yang kami perjuangkan, lahan petani yang dicaplok ini, utang tumbuh lahan hilang," kata Antony.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Eti Oktaviani menceritakan, proses nonton bareng (nobar) film ‘The End Game’ sempat mengalami gangguan dari sejumlah pihak yang mengaku ‘intel’ sehingga harus dibubarkan. Kejadian ini, menurutnya, terjadi saat LBH Semarang bersama Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) melakukan kegiatan nobar film ‘The End Game’ pekan lalu. “Memang saat itu pada saat pelaksanaan ada distraksi-distraksi ya, yang itu berasal dari intel. Karena yang bersangkutan mengaku intel, kemudian memaksa agar penayangan atau diskusi untuk review film End game ini tidak dilaksanakan saat itu,” kata Eti dalam konferensi virtual, Minggu (13/6/2021). Eti menjelaskan, protokol kesehatan Covid-19 menjadi isu utama untuk membubarkan kegiatan nobar tersebut. Karena besarnya pemaksaan agar kegiatan nobar dibubarkan, Eti mengatakan, akhirnya pihak LBH Semarang pun membubarkan kegiatan tersebut. “Dengan proses yang cukup panjang dan kemudian ada pemaksaan-pemaksaan oleh aparat sehingga sekitar 15 atau 10 menit sebelum film itu selesai, akhirnya dengan sangat terpaksa kami memberhentikan, karena sudah cukup panas situasinya saat itu,” ucap dia. Padahal, apabila aparat mengkhawatirkan penerapan protokol kesehatan, Eti menyebut, seharusnya mereka tidak perlu sampai membubarkan kegiatan nobar. Menurut Eti, pihak aparat penegak hukum dapat memantau dan memastikan protokol kesehatan Covid-19 bisa terlaksana “Nah kemudian di sini seharusnya menjadi satu hal yang cukup sangat terlihat atau terpampang nyata ya bahwa memang ada hal yang dicapai itu bukan hanya sebatas menghindari penyebaran Covid-19 tetapi ada hal lain yang memang agar diskusi atau pemutaran film ini tidak bisa terlaksana saat itu,” ucap dia. Eti pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan nobar film ‘The End Game’ 10 kali setelah sempat dibubarkan aparat. Menurut dia, banyak mahasiswa dan organisasi non-pemerintah yang mengikuti kegiatan nobar tersebut. “Dengan adanya pembubaran itu, kawan-kawan merespons dengan satu kali proses nobar dibubarkan maka kami berkomitmen untuk menyelenggarakan 10 kali lagi, apa, layar atau menancapkan layar nobar film End Game,” ungkapnya. Diketahui, tidak lolosnya 75 pegawai KPK dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi polemik di masyarakat. Sebagai bentuk perlawanan dan upaya menyelamatkan KPK, WatchDoc merilis film dokumenter berjudul The End Game. Film dokumenter ini bercerita soal kesaksian para pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK. Sejak dirilis, kedua trailer film ini telah ditonton puluhan ribu orang di YouTube. Trailer pertama menceritakan kesaksian sejumlah pegawai yang dinyatakan tak lulus wawasan kebangsaan. Mereka yang tak lulus berasal dari sejumlah kelompok dan latar belakang agama yang berbeda. Sementara, trailler film kedua menceritakan kesaksian 16 penyidik dan penyelidik, terkait sejumlah kasus yang mereka tangani di KPK. Mereka antara lain, Novel Baswedan, Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah nama lain.

Kontributor TV One Ilham Zulfikar diintimadasi dan mendapat ancaman oleh oknum humas PT.Brahmakerta Adwira selaku pelaksana proyek pembangunan jembatan lintas nasional Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Rabu (23/06).

Saat itu, Ilham bersama wartawan monologis.id Ihsan dan Koordinator LSM LAKI Aceh Timur Saiful Anwar tengah mewawancari warga Desa Keude Blang, Idi Rayeuk terkait badan sungai akibat proyek tersebut. Tiba-tiba didatangi seorang pria.

Oknum yang kerap disapa Tekong itu lalu menyanyakan identitas wartawan sambil marah-marah. Lalu dia mencoba menendang Ilham sebanyak dua kali, namun Ilham berhasil mengelak.

“Sambil marah-marah dia mengayunkan kaki sebanyak dua kali namun tidak mengenai karena saya mengelak sambil merekam kejadian itu,” kata Ilham.

Usai melakukan hal itu, Tekong meninggalkan lokasi sambil menghina dengan memaki-maki wartawan.

Sementara itu, Koordinator Taslim Wilayah PT. Brahmakerta Adwira sebagai rekanan pelaksana pemenang tender duplikasi Jembatan Idi Rayeuk dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera 1 menjelaskan secara teknis jumlah item kegiatan yang sedang mereka lakukan.

Taslim juga menyebutkan bahwa pekerjaan mereka sebenarnya sudah sesuai spesifikasi.

“Jika anda ingin melihat lebih rinci, kita ada gambar,” tegas.

Terkait permintaan RAB dan spesifikasi yang diminta LSM LAKI Aceh Timur, tidak bisa ditawarkan jika tidak kepada auditor eksternal BPK RI.

Pihak LAKI Aceh Timur sendiri merasa tidak puas atas penjelasan dari pihak rekanan.

"Sebenarnya perusahaan telah mencoba untuk mengungkapkan informasi yang menjadi hak publik dalam melaksanakan proyek Pemerintah dan ini bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang informasi publik karena proyek jembatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan," kata Koordinator LSM LAKI Aceh Timur Saiful Anwar.

Tindakan tegas pembubaran aksi demo mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dilakukan gabungan Polisi, TNI dan Satpol PP Sukoharjo, Rabu (16/6/2021) sore.

Pembubaran dilakukan sewaktu-waktu massa peserta aksi keluar dari kampus UMS di Pabelan, Kartasura, menuju titik aksi di pertigaan Jl Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura. Jarak kampus dengan titik aksi sekitar 200 meter.

Belum sempat menggelar orasi, massa langsung dihalau ratusan petugas gabungan untuk diminta kembali ke dalam kampus. Pembubaran dilakukan untuk mencegah terjadinya serta mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas yang akan ditimbulkan.

Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas yang turun langsung memimpin dilapangan bersama Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Agus Adhy Darmawan mengatakan, tindakan tegas mencegah melonjaknya penyebaran Covid-19 di Kota Makmur yang oleh.

"Kemarin kami rapat luar biasa di Pemkab bersama jajaran instansi terkait lainnya. Bahwa melihat situasi Solo Raya saat ini, angka kasus Covid-19 meningkat. Termasuk Sukoharjo juga meningkat dengan adanya (Covid-19) varian baru,".

Dengan adanya peningkatan kasus corona, maka seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan Covid-19 harus waspada terhadap segala kegiatan masyarakat untuk menurunkan angka penyebaran virus.

"Seperti kegiatan (aksi demo) ini, melibatkan orang dari luar daerah. Maka harus diingatkan untuk tidak berkumpul. Kami akan memulai dengan himbauan, jika masih membandel akan diberikan sanksi. Kami angkut untuk selanjutnya diberi sanksi," tegas Kapolres.

Pantauan hariankota.com dilapangan, aksi demo dilakukan oleh puluhan mahasiswa, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu UU No.9 Tahun 2019.

Selain itu, menuntut dikembalikannya marwah dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Cabut SK Pimpinan KPK No. 652 Tahun 2021, dan demo massa aksi juga menuntut Ketua Umum KPK Firli Bahuri diberhentikan.

Puluhan mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas se Eks Karisidenan Surakarta turun ke jalan di Kartasura. Para mahasiswa yang mengatasnamakan “Aliansi Soloraya Menggugat” menuntut Ketua KPK cabut SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Aparat Kepolisian sebelum aksi dimulai sudah melakukan penyekatan dan menghalau peserta aksi disejumlah titik masuk Kartasura. Meski sudah dihalau, massa dari sejumlah BEM universitas ini tetap berdatangan. Titik kumpul yang sedianya di lapangan Ngabeyan Kartasura lalu menuju Tugu Kartasura, berubah di halaman sebuah ruko di Jalan Slamet Riyadi Kartasura, atau sekitar 1 km dari lokasi sebelumnya.

“Kami hanya ingin menyerukan save KPK, selamatkan KPK, pecat Filry dan cabut UU nomor 19 tahun 2019,” ungkap Widi Adi Nugroho selaku Koordinator umum dari UMS dalam orasinya, Rabu (30/6).

Dalam aksi itu, setidaknya 50 an mahasiswa dari BEM UMS, UNS, Uniba, Unisri dan Universitas Raden Mas Said (IAIN) turun ke jalan. Dengan mengenakan almamater masing tampak mengusung keranda bertuliskan RIP KPK.

Setidaknya, ada lima tuntutan yang dibacakan, yakni mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk mencabut SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, Mendesak Presiden RI untuk mengganti ketua KPK Firli Bahuri, Menuntut DPR untuk mencabut UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, Menuntut KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan melawan pelemahan tindak pidana korupsi.

Aksi para mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Sukoharjo yang di backup Polresta Surakarta dan Polres Karanganyar, dibawah kendali Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho didampingi Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Agus Adhy Darmawan.

“Tidak diperkenankan ada kegiatan berkumpul jadi wajib dibubarkan. Kami minta mahasiswa pulang kembali kerumah masing-masing,” ungkap KBO Polres Sukoharjo Kompol Agus Pamungkas, mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho.

Selang 30 menit dibubarkan, mendadak ada massa susulan dari HMI dengan membawa bendera dan berorasi di seberang jalan. Aparat pun dengan sigap membubarkan mereka dan menghalau masuk ke dalam kampung untuk diminta pulang ke rumah masing-masing juga.

“Mengingat situasi Sukoharjo tidak aman, kita tidak akan menoleransi apapun kegiatan yang menimbulkan potensi kerumunan,” tegasnya.

Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Gustav Urbinas memastikan melarang ada demonstrasi di masa pandemi covid-19.

Larangan ini mengugurkan wacana Koalisi Rakyat Papua untuk menduduki kantor Gubernur Papua menuntut Sekda Papua Dance Flassy meletakkan jabatannya.

"Kami sudah menerima surat ijin keramaian dari pihak Koalisi Rakyat Papua, namun kami menolak ijin tersebut," kata Urbinas kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (26/6/2021) melalui gawainya.

Dikatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan pihaknya sudah membalasnya.

"Kami sudah keluarkan STTP dengan penjelasan tidak merekomendasikan aksi unjuk rasa tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan akan membubarkan secara paksa apabila tetap melakukan aksi tersebut.

"Sudah jelas, ada surat pemberitahuan penolakan aksi, apabila memaksakan diri, kami bubarkan," tegasnya.

Kata dia, perintah pembubaran apabila ada titik kumpul masa sudah disampaikan di Polsek Jajaran.

"Kami akan bubarkan," tegas Gustav kembali.

Untuk personil Polresta Jayapura Kota nantinya akan diperkuatan dari Polda dan Kodam XVII/Cenderawasih.

Rektorat Universitas Indonesia (UI) memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terkait postingan "Jokowi: The King of Lip Service" di Instagram, @bem_official, Sabtu (26/6). Dalam surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan, Tito Latif Indra, terdapat 10 mahasiswa yang dipanggil pihak rektoriat pada hari Minggu ini. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia membenarkan adanya pemanggilan tersebut. "Ya, betul," ujar Amelita kepada Kompas.com, Minggu sore.

Amelita menyebutkan, pemanggilan tersebut sebagai langkah urgen akibat permasalahan yang timbul sehari setelah postingan BEM UI mulai ramai dibicarakan. Amelita menegaskan, pemanggilan itu merupakan bagian dari langkah pembinaan. "Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," ujar dia. BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosialnya. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.

Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Pihak kampus menilai, postingan BEM UI tersebut kurang tepat. Amelita menyebut postingan tersebut telah melanggar beberapa peraturan yang ada. "Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita. Amelita menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi pada dasarnya dilindungi undang-Undang (UU). Akan tetapi, penyampaian aspirasi tersebut seharusnya sesuai aturan yang ada.

"Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-Undang. Meskipun demikian dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar dia.