Aksi unjuk rasa mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bengkulu, Rabu (05/02/2020). Massa aksi Aliansi Mahasiswa Berdaulat yang turun ke jalan itu bahkan sempat terlibat kericuhan dengan aparat.

Kericuhan itu dipicu silang pendapat antara petugas keamanan dengan mahasiswa terkait legalitas unjuk rasa. Versi polisi aksi itu belum didahului dengan surat pemberitahuan. Sementara mahasiswa menyatakan mereka sudah melayangkan surat itu pada tanggal 3 Februari 2020.

Puncaknya terjadi setelah proses negosiasi buntu. Aparat bergerak guna membubarkan massa. Sedang mahasiswa melawan dengan bertahan.

Kericuhan pun pecah. Aksi di seberang SMPN 3 Kota Bengkulu yang semula kondusif itu seketika berubah refresif.

Atas insiden itu, M Fauzan Hanif, Presiden Mahasiswa UNIB mengaku sangat kecewa. Menurut dia, apa yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk cinta dan kepedulian menyikapi berbagai persoalan bangsa saat ini.

�Kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung karena banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini di negara kita tercinta kepada presiden. Namun yang terjadi ada upaya pembatasan dan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya kami dapatkan oleh pihak aparat. Perjuangan ini belum usai!� tegas Fauzan.

Senada, Wakil Presiden Mahasiswa UMB, Puji Hendri Julita Sari, mengaku sanggat menyanyangkan tindakkan referensif aparat yang membatasi dan menghalangi aksi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat.

�Pada hari ini sejatinnya suara mahasiswa dibungkam. Baru beberapa menit massa aksi menyampaikan aspirasi di mimbar bebas justru dibubarkan secara paksa dan referensif oleh pihak keamanan. Kami datang dengan argumentasi, tidak selayaknya dijawab dengan kekerasan dan tindakan referensif aparat,� protes Puji.

Kericuhan mahasiswa versus aparat itu sendiri sempat diwarnai penangkapan empat aktivis mahasiswa. Mereka sempat ditahan sebelum dilepaskan dan kembali bersama dengan rekan-rekannya.

Empat aktivis itu adalah Kelvin Aldo, Elekusman, Abdullah, dan Aditya Andala Pratama.

�Keadaan mereka sekarang alhamdulilah baik-baik saja, nggak ada yang ditahan sama polisi dan kami pergi sama-sama begitu juga pulang dengan sama-sama. Terimah kasih,� terang Wakil Presiden Mahasisa Unihaz, Lia, yang dikonfirmasi sahabatrakyat.com, Rabu malam.

Demo mahasiswa itu sendiri mengusung sembilan tuntutan kepada Presiden Jokowi, yakni:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu terhadap UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberatasan tindak pidana Korupsi;
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan permasalah korupsi.
3. Mendesak presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS, sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Menuntut Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menutup PLTU batu bara Teluk Sepang;
5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memangkas hutang luar negeri dan membuka akses keterbukaan informasi terkait hutang luar negeri Indonesia;
6. Mendesak Pemerintah segera menuntaskan kasus HAM dan menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara di muka umum;
7. Mendesak Presiden untuk memastikan anggaran pendidikan terealisasikan di tiap daerah dan meminta Jokowi untuk turut andil dalam perbaikan pendidikan yang merata di Bengkulu.
8. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan karhutla tidak terjadi kembali, tindak tegas terhadap oknum pembakaran hutan baik pribadi maupun korporasi.
9. Mendesak Presiden Joko Widodo mengentaskan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, terkhusus provinsi Bengkulu.
10. Mendesak Presiden Joko Widodo mengoptimalkan tim audit untuk menuntaskan BUMN bermasalah.